Karena itu, Misbakhun meminta seluruh OPD, BUMD, BLUD, kecamatan, dan kelurahan di Kota Pasuruan memperkuat sistem pencatatan serta dokumentasi keuangan.
Menurutnya, setiap tahapan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Umum Depinas SOKSI tersebut juga mengingatkan agar pemerintah tidak melihat APBN, APBD, maupun sumber anggaran lainnya sebatas sebagai angka dalam dokumen perencanaan.
Menurutnya, setiap rupiah yang tercantum dalam anggaran memiliki kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai kita melihat APBN, APBD atau anggaran lainnya hanya sebagai angka. Di dalam angka itu ada kepentingan rakyat. Ada gaji pegawai, pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial dan berbagai kebutuhan masyarakat,” pungkas Misbakhun.(faz/ipg)

NOW ON AIR SSFM 100

