Purbaya Respons Surat Protes China soal Iklim Investasi dan DHE SDA

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) merespons surat protes dari China Chamber of Commerce yang ditujukan kepada Prabowo Subianto Presiden RI terkait iklim investasi di Indonesia, khususnya menyangkut rencana penyesuaian skema royalti mineral.

Pemerintah menegaskan bahwa sejumlah kebijakan strategis di sektor sumber daya alam tetap berada dalam tahap penyesuaian, termasuk pengaturan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Dalam keterangannya di Kementerian Keuangan, Selasa (12/5/2026) Purbaya menyebut pemerintah membuka ruang pengecualian dalam implementasi kebijakan itu, terutama bagi perusahaan yang tidak memanfaatkan pembiayaan dari dalam negeri.

“Nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita tidak apa-apa kalau tidak salah. Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjem uang di Indonesia, terbebas tuh dari DHE SDA ada pengecualin seperti itu kan,” ujar Purbaya.

Soal kenaikan dan pemungutan pajak, Purbaya memastikan belum diterapkan. Namun Menkeu memastikan, pemerintah akan mengedepankan kepentingan bangsa.

“Belum, kalau mineralnya kan tidak apa-apa itu punya kita mineralnya, kalau yang lainnya mau pindah-pindah aja, cari mineralnya di tempat mana dia perusahaan mana kan, belum dikenakan kan baru rencana biar aja tapi kita akan mementingkan kepentingan negara kita,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah RI juga sudah memprotes pemerintah China soal banyaknya perusahaan asal negeri tirai bambu yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.

Purbaya memastikan, komunikasi dan kerja sama yang dibangun antaran pemerintah Indonesia dan China berjalan dua arah.

“Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha Cina disini yang juga melakukan bisnis tidak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah,” ujarnya.

Katanya, ke depan pemerintah sudah memiliki strategi untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor Sumber Daya Alam (SDA).

“Ada, nanti di situ ada langkah-langkah lanjutan yang tetap menaikkan pendapatan kita dari pertambangan juga nanti tunggu aja kebijakan,” pungkasnya. (lea/saf/ipg)