Rhenald Kasali: Tingginya Pengangguran Sarjana Tak Bisa Dilepaskan dari Kondisi Industri

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukan sekitar satu juta lulusan sarjana terapan atau S-1 S-2 dan S-3, masih menganggur pada Februari 2026. Jumlah itu merupakan bagian dari total 7,24 juta orang yang masuk dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode yang sama.

Hal ini tentu merupakan ironi, di tengah semakin luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Gelar sarjana yang selama ini dinilai sebagai bekal untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, nyatanya ternyata belum menjamin lulusan perguruan tinggi terserap di pasar kerja.

Terkait hal ini, Prof. Rhenald Kasali Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menilai tingginya jumlah pengangguran dari kelompok tenaga terdidik itu tidak bisa hanya dilihat dari kualitas lulusan perguruan tinggi.

Kondisi industri yang seharusnya menyerap mereka, menurutnya juga sedang berubah. Sejumlah sektor mengalami perlambatan, sementara perkembangan teknologi membuat sebagian pekerjaan yang sebelumnya butuh banyak tenaga manusia, kini mulai berkurang.

Contohnya sektor manufaktur yang belakangan menghadapi tekanan. Penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) jadi salah satu indikator bahwa sektor itu juga sedang menghadapi ujian.

“Memang beberapa waktu terakhir ini kita melihat purchasing managers index itu kan turun. Artinya sektor manufaktur ini sedang dalam ujian. Banyak industri manufaktur itu yang mengalami kemunduran, walaupun data di Jawa Timur mengatakan tidak demikian. Jawa Timur ini adalah merupakan kantong industri yang penting begitu ya. Tapi investor asing itu tidak tidak begitu banyak masuk,” kata Rhenald saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (19/8/2026).

Prof. Rhenald mengatakan, perlambatan manufaktur ikut mengubah tempat tenaga kerja muda mencari penghasilan. Sektor informal kemudian menjadi salah satu penampung utama, mulai startup, perdagangan online hingga transportasi online.

“Sektor manufaktur itu memang melambat, dan sekarang memang yang menampung anak-anak muda pekerja itu memang adalah sektor informal. Sektor informal itu termasuk adalah startup. Startup khususnya adalah yang tadi itu jualan online gitu ya, transportasi online. Banyak sekali di situ yang masuk di situ,” ujarnya.

Pergeseran itu menurut Rhenald juga berkaitan dengan perubahan preferensi dalam bekerja. Di sejumlah daerah, ia menemukan perusahaan yang membuka usaha karena melihat jumlah penduduk usia produktif cukup besar.

Tapi, saat perusahaannya mulai beroperasi, tidak semua anak muda berminat menjadi pekerja di sana. Sebagian memilih pekerjaan yang dinilai lebih fleksibel. Mereka bisa menjalankan usaha, menyewakan aset, maupun masuk ke transportasi online karena memiliki kebebasan waktu lebih besar.

Kondisi serupa bahkan bisa terjadi pada profesi dengan pendidikan khusus seperti dokter. Biaya menempuh pendidikan kedokteran bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tapi pendapatan pada tahun-tahun awal bekerja di rumah sakit, belum tentu sebanding dengan investasi pendidikan yang sudah dikeluarkan.

Akibatnya, sebagian lulusan kemudian memilih jalur lain, mulai berbisnis, menjadi influencer hingga bekerja sebagai aparatur sipil negara tanpa menjalankan praktik kedokteran.

“Ini kan menjadi persoalan sendiri, sehingga mereka kemudian ‘ah daripada saya praktik sebagai dokter lebih baik saya jualan sepatu’. Ada kan yang seperti itu? ‘Lebih baik saya jadi jadi influencer begitu’, ‘lebih baik saya menjadi KOL atau menjadi PNS begitu,” ungkapnya.

Menurut Rhenald, fenomena itu memperlihatkan bahwa persoalan tenaga kerja tidak cukup dibaca hanya dari apakah pendidikan seseorang sesuai dengan pekerjaannya.

Ada persoalan kecocokan antara pekerjaan yang tersedia, penghasilan yang ditawarkan, minat pekerja, serta perubahan struktur industri. Pada saat yang sama, kemampuan industri menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar juga mengalami perubahan akibat teknologi.

Rhenald mencontohkan industri telekomunikasi dan perbankan yang sebelumnya butuh banyak pekerja untuk layanan contact center atau call center, kini semakin banyak digantikan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Industri melakukan perubahan tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya, terutama di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila beban mengatasi pengangguran terdidik, hanya diletakkan pada perguruan tinggi maupun pencari kerja.

Dunia usaha memang memiliki tanggung jawab sosial melalui pemberian beasiswa, pelatihan dan kesempatan magang. Namun perusahaan pada saat yang sama dituntut tetap kompetitif dan mengikuti perkembangan teknologi.

Persoalan berikutnya yaitu sudah sesuai tidaknya jenis sumber daya manusia yang tersedi dengan kebutuhan industri baru.

Rhenald menilai investasi berteknologi tinggi seperti semikonduktor, komputasi, cloud hingga data center banyak mengarah ke Malaysia dan Thailand karena kedua negara itu dinilai punya tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan.

Sedangkan Indonesia sendiri masih menghadapi kesenjangan pada pendidikan vokasi. Program vokasi banyak berkembang di bidang jasa dan sosial, sementara tenaga dengan keterampilan teknis justru tidak selalu mudah ditemukan. Situasi itu membuat persoalan pengangguran sarjana menjadi lebih kompleks.

Di satu sisi jumlah tenaga terdidik terus bertambah, tetapi di sisi lain struktur industri dan jenis pekerjaan yang tersedia berubah semakin cepat. Karena itu, Rhenald mengingatkan pencari kerja untuk tidak hanya mengandalkan ijazah ketika masuk ke pasar kerja.

“Saya sebagai guru besar di UI saja sejak dulu mengatakan pada mahasiswa saya, kalau mencari kerja jangan jual UI-nya, jangan jual degree-nya, jangan jual S1 FEB UI, jangan jual S2 MM UI, jangan gelar jangan jual gelar doktor kalian. Yang kalian jual itu adalah kaliannya itu, keahlian kalian, diri kalian itu,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta menciptakan regulasi yang mampu menjaga dunia usaha tetap tumbuh sekaligus membuka ruang bagi penciptaan pekerjaan. Rhenald mengingatkan kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup hanya populer, tetapi harus memahami persoalan industri dan pasar kerja secara menyeluruh.

“Dan kemudian pemerintah perbaiki regulasi. Jangan gegabah mengambil kebijakan yang populer. seakan-akan bahwa memecahkan persoalan tapi tidak mengerti masalah malah justru membuat masalah tambah menjadi kompleks,” pungkasnya. (bil/ipg)