Presiden Intruksikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Secepatnya

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan perhitungan yang cermat, akurasi data dan identifikasi kebutuhan pasca benca gempa di Aceh, termasuk detil lokasi yang terkena dampak bencana.

“Saya minta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan laporan dan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi, terutama dalam soal jumlah dan kaitannya dengan lokasi serta jenis kebutuhan yang diperlukan. Saya ingin agar semuanya bisa dikerjakan secepatnya terkait dengan penanganan pasca bencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga secepatnya dimulai,” kata Jokowi berdasarkan rilis yang diterima suarasurabaya.net, Jumat (16/12/2016).

Presiden juga meminta agar pada tahap rekonstruksi turut melibatkan TNI.

“Saya minta nanti bantuan dari TNI juga dikerahkan dalam proses rekonstruksi yang segera akan dimulai untuk rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” kata Presiden.

Dalam rilis tersebut, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan segera dimulai setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Gubernur Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari (7-20 Desember 2016) melalui surat Nomor 39/PER/2016.

Masa tanggap darurat ini berlaku untuk tiga kabupaten yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen. Penetapan tanggap darurat diperlukan untuk memudahkan penanganan darurat dan kemudahan akses.

Rapat terbatas tersebut dilaksanakan sehari setelah kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Aceh. Dalam pengantarnya, Jokowi mengatakan, dirinya telah dua kali mengunjungi daerah terdampak bencana gempa, yakni Pidie Jaya, Bireuen dan Pidie.

“Saya melihat bahwa penanganan tiga hari di awal setelah kejadian sangat cepat dan sangat bagus,” katanya.

Dalam kunjungannya yang kedua kemarin, Jokowi Presiden hanya ingin memastikan bahwa rakyat yang menjadi korban bencana mendapat bantuan.

“Seluruh rakyat mendapatkan pelayanan dan penanganan yang baik mulai dari bantuan pelayanan kesehatan, bantuan santunan kematian, ketersediaan logistik bagi pengungsi, bantuan untuk anak-anak maupun pembangunan kembali fasilitas-fasilitas umum, baik kantor pemerintah, sekolah, masjid dan juga rumah warga yang rusak,” ujarnya.

Dalam rapat terbatas tersebut, hadir juga Jusuf Kalla Wakil Presiden, Puan Maharani Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wiranto Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Nila Moeloek Menteri Kesehatan, Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Gatot Nurmantyo Panglima TNI Jenderal TNI, Jenderal Polisi Tito Karnavian Kapolri, dan Willem Rampangilei Kepala BNPB. (jos/tit/ipg)