Tujuh Komisioner KPID Jatim Resmi Dikukuhkan

Sebanyak tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, resmi dikukuhkan oleh Soekarwo Gubernur Jawa Timur. Pengukuhan kali ini digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (6/12/2016).

Pengukuhan komisioner KPID Jawa Timur ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/669/KPTS/013/2016 tentang Pengangkatan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2016-2019.

Adapun anggota yang dikukukan yakni A. Afif Amrullah, Amalia Rosyadi Putri, Bashlul Hazami, Nur Elya Anggraini, Gandi Wicaksono, Eko Rinda Prasetiyadi, dan Immanuel Yosua Tjiptosoewarno.

“KPID jangan lebih birokratis daripada birokrasi, KPID harus lebih partisipatoris dan demokratis daripada pemerintah. KPID harus lebih terbuka dan melayani masyarakat,” kata Soekarwo Gubernur Jawa Timur.

KPID, kata dia, harus benar-benar mampu menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. KPID juga harus mampu mengarahkan seluruh lembaga penyiaran agar benar-benar menginformasikan kepentingan publik.

Ia mengatakan, KPID dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, KPID juga diharapkan lebih melakukan dialog terhadap stakeholder yang ada.Tujuannya adalah untuk mendorong kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang lancar merupakan tuntutan demokrasi sekarang ini.

Selain itu, KPID menjadi perpanjangan pemerintah dalam menerapkan UU No. 23 Tahun 2014. Dalam UU tersebut, pemerintah tidak hanya pelayanan publik, tetapi dalam pelayanan harus memberdayakan dan melibatkan masyarakat.

“Pemerintah saja tidak cukup, maka dibentuklah KPID untuk memberikan pelayanan publik, memberdayakan dan melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, turut hadir dalam kesempatan ini, anggota KPID Jawa Timur Masa Jabatan 2013-2016 seperti Dyva Claretta, Maulana Arief, Mochammad Dawud, Syaifudin Zuhri, Redi Panuju, dan Prilani. (fik/dwi)