Jadi Bagian TP2DD, Gus Muhdlor Akan Perluas Transaksi Non Tunai di Sidoarjo

Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) Bupati Sidoarjo masuk dalam Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jawa Timur yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

TP2DD bertujuan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat mengenai transaksi di tengah pandemi Covid-19.

Joko Widodo (Jokowi) Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Gubernur telah menunjuk menunjuk 16 kabupaten/kota yang masuk dalam TP2DD. Termasuk di antaranya kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Jombang.

Gus Muhdlor termasuk satu dari 16 kepala daerah yang menandatangani komitmen bersama Satgas TP2DD ini di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, di Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Dalam sambutannya, Khofifah Gubernur Jatim menyampaikan, saat berkeliling ke kabupaten/kota di Jawa Timur, tepatnya ketika berada di Tuban, dia dapati ada tukang becak yang sudah pakai transaksi non tunai.

“Saat melakukan pembayaran Tukang becaknya mengeluarkan android, ternyata transaksinya sudah bisa menggunakan cashless atau non tunai,” kata Khofifah di hadapan para Satgas TP2DD.

Khofifah menegaskan, program transaksi non tunai sudah dimulai di sejumlah daerah di Jatim. Termasuk di antaranya di Tuban. Dia pun meminta Satgas TP2DD mempercepat sistem digitalisasi di Jatim.

“Sistem yang kita bangun non tunai atau cashless diperluas lagi, kami di pemerintah provinsi Jatim harus lari lebih kencang lagi mengejar percepatan digitalisasi ini,” ujarnya.

Gus Muhdlor Bupati Sidoarjo bilang, dia siap mempercepat program transaksi digital di Sidoarjo. Tidak hanya dalam hal perdagangan atau jasa tapi juga diterapkan diterapkan di hampir semua sektor.

“Mulai dari layanan pemerintah, semuanya kalau bisa menggunakan non tunai. Termasuk juga seperti transaksi di pasar tradisional dan UKM, transaksinya kalau bisa non tunai,” katanya.

Pertengahan 2020 lalu pemkab Sidoarjo sudah pernah menguji coba transaksi non tunai bagi pedagang pasar. Saat itu, semangatnya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Uji coba terhadap puluhan pedagang di Pasar Tulangan dilakukan atas kerja sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Sidoarjo dengan salah satu bank BUMN.

Pelayanan lain yang sudah menggunakan sistem non tunai adalah pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) kabupaten Sidoarjo.

Masyarakat bisa membayar PBB melalui aplikasi E-PBB yang bisa didowload di google play store. Sistem pembayaran PBB itu juga hasil kerja sama dengan sejumlah bank swasta dan pemerintah.

Demi mempercepat program transaksi digital di Sidoarjo, Muhdlor akan akan mereview kembali dan mendorong dinas terkait berinovasi berbasis digital. Salah satu tujuannya, menyegerakan migrasi dari transaksi tunai ke non tunai.(den/tin)