Pemerintah Provinsi Jawa Timur teken perjanjian kerjasama untuk mewujudkan konektivitas kawasan rendah karbon melalui transportasi publik di delapan kota/kabupaten.
Delapan kota/kabupaten itu tergabung dalam kawasan Gerbangkertosusila Plus (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Sidoarjo-Surabaya-Lamongan-Jombang-Bojonegoro-Tuban).
Perjanjian tersebut ditandatangani dalam bentuk kerjasama Pemprov Jatim dan Pemerintah Jerman dalam program Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP).
Dalam pengembangan konektivitas kawasan Gerbangkertosusila ini, Pemerintah Jerman memberikan dana hibah senilai 1,49 juta Euro atau setara Rp23 milliar ke Pemprov Jatim.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menegaskan, SUMP ini membutuhkan komitmen tinggi dari para bupati/wali kota yang masuk dalam kawasan Gerbangkertosusila Plus.
Dirinya optimis kerjasama ini menjadi komitmen bersama mendukung pembangunan di kawasan metropolitan plus. Sekaligus jadi pengungkit perekonomian di Jatim.
“SUMP ini komitmen untuk menggerakan roda pembangunan, mobilitas barang dan jasa, meningkatkan sektor investasi dan juga sektor ekonomi di Jatim,” terang Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (15/11/2022).
SUMP yang ditandatangani delapan Kab/Kota ini menghasilkan lima poin kesepakatan. Hal ini mengacu pada surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Gubernur Jawa Timur No. 050/9232/201/5/2020 per tanggal 20 Mei 2020.
Poin pertama kesepakatam bersama ini menyatakan dukungan kebijakan dalam penanganan emisi mobilitas perkotaan dalam mewujudkan transportasi rendah karbon yang berkelanjutan.
“Kerjasama ini mendukung mobilitas perkotaan yang rendah karbon melalui transportasi publik di kawasan perkotaan Gerbangkertosusila Plus,” jelas Khofifah.
Poin kedua adalah mewujudkan akses yang aman ke sistem transportasi massal rendah karbon, aman, bersih, handal dan terjangkau sebagai kebutuhan dasar di kawasan perkotaan Gerbangkertosusila Plus.
Point Ketiga, memprioritaskan sistem mobilitas perkotaan berkelanjutan di kawasan Gerbangkertosusila Plus yang mengintegrasikan.
“Integrasi itu menghadirkan transportasi publik, pengguna sepeda, pejalan kaki, dan solusi rendah karbon dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan alokasi anggaran publik,” ucap Khofifah.
Kemudian poin keempat adalah memperkuat perencanaan dan implementasi mobilitas perkotaan yang partisipatif. Melalui koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta dan masyarakat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Terakhir, poin lima melakukan penyelarasan dan pengintegrasian program dalam dokumen perencanaan daerah. Hal itu untuk mewujudkan sistem transportasi massal rendah karbon yang berkelanjutan.
“Maka penyusunan SUMP menjadi keniscayaan yang harus mendukung potensi di Jatim. Ini menjadi tahap awal untuk mengembangkan rencana mobilitas di wilayah kawasan metropolitan Jatim,” terang Khofifah.(wld/gat)
NOW ON AIR SSFM 100
