Selasa, 27 Februari 2024

Polisi Surabaya Bekuk Pensiunan PNS yang Tipu Ratusan Pembeli dengan Modus Jual Perumahan

Laporan oleh Meilita Elaine
Bagikan
Konferensi pers kasus penipuan atau penggelapan perumahan fiktif yang dibongkar Polrestabes Surabaya, Selasa (5/12/2023). Foto: Meilita suarasurabaya.net

Polrestabes Surabaya membekuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) usai menggelapkan uang Rp3 miliar milik ratusan pembeli perumahan fiktif buatannya.

AKBP Hendro Sukmono Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menyebut, NJ (59 tahun) menipu para korban dengan modus menjanjikan pembangunan Perumahan Puri Banjarpanji Residence di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Aksi itu dilakukan sejak April 2019 hingga Desember 2022 dengan kedok perumahan bersubsidi pemerintah.

“Penipuan penggelapan atau mafia tanah. Ada empat laporan polisi dengan delapan korban,” jelas Hendro saat menggelar konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (5/12/2023) sore.

Untuk melancarkan aksinya, pelaku sengaja menyewa rumah toko (ruko) di Jalan Ahmad Yani Surabaya sebagai kantor pemasaran palsu.

NJ yang mengklaim sebagai direktur perusahaan palsu, PT Armandita Jaya Perkasa, mempromosikan penjualan total 450 unit di atas tanah seluas 6,6 hektare itu, bahkan membayar uang muka tanah Rp900 juta ke pemilik dari total seharusnya Rp14 miliar.

“Tersangka NJ berhasil menjual 350 unit, tipe 30 dan 60, dengan harga tiap unitnya mulai Rp140 juta hingga Rp150 juta,” tambah Hendro.

Total pelaku sudah mengantongi uang muka dari para korban hingga Rp3 miliar yang ditampung di rekening atas nama pribadi.

“Terhadap delapan korban (yang melapor) itu kerugian total Rp166 juta,” jelasnya lagi.

Aksi NJ baru terbongkar usai para korban melaporkan ke polisi karena tidak kunjung ada progres pembangunan di lokasi.

“Yang kami dalami, status tanah 6,6 hektare ini yang nilainya Rp14 miliar baru di-DP Rp900 juta ke pemilik tanah asal. Sampai dibuat LP, status perumahan itu belum ada progres pembangunan. Ini memicu para korban melapor,” tuturnya.

Atas penipuan itu, NJ harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP. (lta/faz)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Truk Trailer Mogok, Jembatan Branjangan Macet Total

Kecelakaan Truk Box dan Motor di Sukorejo Pasuruan

Tetap Nyoblos Meski TPSnya Banjir

Bus Tabrak Tiang Listrik di Sukodadi Lamongan

Surabaya
Selasa, 27 Februari 2024
25o
Kurs