Dishub Jatim Sebut Kemacetan Ketapang Bukan Karena Kurang Kapal, Tapi Dermaga Terbatas

Pada kesempatan yang sama, Abdul Halim Ketua Komisi D DPRD Jatim meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera duduk bersama dan merumuskan solusi konkret jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Dia menegaskan pentingnya langkah cepat dari seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan, KSOP Ketapang-Gilimanuk, ASDP, pemerintah daerah, hingga Kementerian Perhubungan. “Saya kira tidak boleh berlama-lama karena kalau tidak segera dilaksanakan, maka ini akan terjadi kemacetan yang berulang dan berulang,” ujar Abdul Halim di Program Wawasan Suara Surabaya.

Sebagai informasi, selain menyiapkan rencana jangka panjang dan pendek, pemerintah juga mengupayakan optimalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo untuk jangka menengah, guna mengalihkan sebagian kendaraan logistik langsung menuju NTB.

Namun, skema ini masih menghadapi kendala karena banyak sopir truk keberatan dengan tingginya biaya operasional dan tarif penyeberangan di jalur tersebut. Menanggapi keluhan para sopir itu, Abdul Halim menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi diskusi lebih lanjut.

“Kita akan duduk bersama untuk berdiskusi mengenai tentang apakah nanti barangkali kalau kemudian terkendala persoalan biaya operasional dari ongkos penyeberangan itu mungkin kita bisa carikan solusinya,” jelasnya.