DPRD dan Pemprov Jatim Bahas Dua Raperda Tentang Industri Halal dan Hilirisasi Peternakan

Adhy menjelaskan, dukungan tersebut nantinya tidak berhenti pada tahap produksi. Pemerintah bakal mendorong aspek pemasaran dan pendanaan supaya pelaku usaha peternakan mampu berkembang dan bersaing.

“Produk hilirisasinya itulah yang ditujukan oleh Perda ini untuk bisa dikembangkan lagi,” katanya.

Di sisi lain, Adhy juga merespons terkait keluhan peternak mengenai harga dan ketersediaan pakan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal distribusi, harga, dan kebijakan subsidi.

Meski begitu, ia memastikan Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya sentra-sentra peternakan di Jawa Timur tetap terlindungi.

Adhy menilai sektor peternakan Jawa Timur masih memiliki keunggulan dari sisi biaya dibandingkan pengembangan peternakan di wilayah lain di luar Pulau Jawa.