Mendagri Pastikan Layanan Dukcapil dan Bantuan Presiden Tersalur ke NTT

Muhammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memastikan layanan administrasi kependudukan dan bantuan Presiden Prabowo Subianto tersalurkan ke seluruh wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tito mengatakan telah mengirim tim khusus membantu masyarakat mengurus kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana, mulai KTP hingga Kartu Keluarga (KK).

“Kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi, khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8/2026) yang dikutip Antara.

Pernyataan itu disampaikan setelah Tito mengikuti rapat bersama Prabowo, membahas penanganan dampak gempa di NTT. Rapat berlangsung di Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).

Selain dokumen kependudukan, Tito juga telah berkoordinasi dengan Nusron Wahid Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membantu penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang.

Koordinasi juga dilakukan dengan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kapolri agar masyarakat terdampak dapat mengurus kembali SIM, STNK, dan BPKB yang hilang tanpa dikenakan biaya.

“Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” jelasnya.

Di sisi lain, Kemendagri menugaskan tim khusus untuk mengasistensi penggunaan bantuan Presiden yang telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi NTT dan delapan kabupaten terdampak.

Total bantuan mencapai Rp200 miliar, terdiri dari Rp40 miliar untuk Pemprov NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten.

Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, terutama logistik bagi warga yang masih tinggal di tenda pengungsian maupun daerah pelosok.

“Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda karena satu, karena rumahnya rusak, atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” ujar Tito.

Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah rusak, mulai kategori ringan, sedang, hingga berat.

Pendataan diminta melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar proses verifikasi berjalan lebih cepat. Data tersebut nantinya menjadi acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyalurkan bantuan perbaikan rumah.

Tito menjelaskan, bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan rumah rusak berat yang sebelumnya Rp60 juta kini meningkat menjadi Rp70 juta.

“Yang (rusak) ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, berat Rp60 juta, sekarang naik Rp70 juta. Jadi, begitu nanti sudah dinyatakan stabil (tidak terjadi gempa susulan), mereka uang sudah diterima, mereka bangun semua,” tuturnya. (ant/bil/iss)