Selasa, 10 November 2026

Menkum Tegaskan Hukuman Mati Masih Berlaku di Indonesia, Koruptor Bisa Dijerat

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Supratman Andi Agtas Menteri Hukum RI saat ditemui di Kantor Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (11/8/2026). Foto: Wildan suarasurabaya.net

Supratman menyebut pidana hukuman mati terhadap koruptor sah secara undang-undang, tapi tergantung pada tuntutan yang diajukan penyidik maupun jaksa penuntut umum.

“Tapi apakah hukuman mati boleh? Ya boleh, tergantung. Kalau penyidiknya maupun penuntutnya, apalagi JPU-nya menyatakan bahwa tuntutan maksimal adalah hukuman mati, boleh,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Supratman, hakim juga memiliki kewenangan untuk memberikan vonis hukuman mati dalam perkara yang sedang ditangani.

“Hakim menjatuhkan hukuman mati boleh atau tidak? Boleh. Jadi itu bukan perdebatan perdebatan hukum, soal implementasi,” tandasnya.

Sekedar diketahui, KH Mustain Syafi’i mufasir dan pengasuh khusus Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang berada di bawah lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, baru-baru ini menyatakan hukuman potong tangan dan mati bagi koruptor.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Pengerjaan Jalan, Lalu Lintas Menganti Macet

Eits, Miring

Surabaya
Selasa, 10 November 2026
29o
Kurs