PBNU Bantah Belum Terbitnya SK Ratusan PC dan PW karena Kepentingan Muktamar

Bakal calon Ketua Umum PBNU tersebut mengungkapkan, wilayah yang belum mendapatkan SK kepengurusan banyak terjadi di beberapa daerah luar Jawa.

Gus Salam mencontohkan, wilayah Papua paling banyak menghadapi persoalan legalitas kepengurusan.

“Dari informasi yang kami terima, dari 59 PCNU di Papua, yang punya SK legal itu cuma dua. Itu juga sama Maluku Utara, PW-nya juga belum dapat SK dan 80 persen dari PC-nya juga belum dapat SK. Begitu juga Maluku,” ujar Gus Salam saat ditemui di Surabaya, Senin (13/7/2026). (wld/saf/ipg)