Prabowo Tegaskan Korporasi Terlibat Karhutla Bisa Dicabut Seluruh Izinnya

Prabowo Subianto Presiden RI meminta pemerintah tidak menunggu titik panas atau hotspot berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Setiap hotspot harus segera ditangani sebagai langkah pencegahan agar api tidak meluas.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (24/8/2026).

Presiden meminta jajaran pemerintah mengambil tindakan dini di lokasi yang terdeteksi hotspot. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan sumur bor untuk mendukung ketersediaan air di wilayah rawan kebakaran.

“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Prabowo.

Selain memperkuat penanganan teknis, Presiden meminta upaya pencegahan dilakukan sampai tingkat desa. Aparat diminta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan larangan pembakaran lahan.

Prabowo menegaskan pembakaran lahan tidak boleh dilakukan dengan alasan apa pun. Edukasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami dampak kebakaran yang dapat meluas dan sulit dikendalikan.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” kata Prabowo.

Presiden juga meminta pemerintah daerah bersama TNI dan Polri memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian.

Masyarakat yang hendak membuka lahan diminta melaporkan kebutuhannya kepada kepala desa, camat, atau bupati.

Pemerintah kemudian akan membantu melalui mekanisme yang lebih terorganisasi dengan melibatkan kelompok tani dan koperasi.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, mekanisme tersebut diperlukan agar pembukaan lahan tidak dilakukan secara liar dan berisiko memicu karhutla.

“Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar,” katanya.

Di sisi lain, Prabowo meminta aparat penegak hukum dan unsur intelijen menyelidiki setiap indikasi keterlibatan korporasi dalam praktik pembakaran lahan.

Presiden meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen tidak mengabaikan informasi mengenai perusahaan yang diduga menginstruksikan pembakaran.

“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” tegas Prabowo.

Bahkan, Presiden menegaskan izin usaha korporasi dapat dicabut apabila terbukti terlibat dalam pembakaran lahan.

“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong,” ujar Kepala Negara.

Prabowo menilai Kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla. (saf/ham)