Progres Pembangunan 19 Sekolah Rakyat Permanen di Jatim Capai 75 Persen

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Sosial terus memacu pembangunan fisik 19 Sekolah Rakyat (SR) Permanen di berbagai wilayah Jawa Timur.

Novi Restu Widiani Kepala Dinas Sosial Jatim mengatakan, sejauh ini realisasi pembangunan fisik SR Permanen sudah mencapai 75 persen.

Progres pembangunan pun terus dikebut oleh berbagai pihak di daerah untuk memastikan infrastruktur pendidikan ini siap digunakan sebelum tahun ajaran baru.

“Semuanya bergerak mempercepat, rata-rata realisasi sudah sekitar 75 persen karena akan menyongsong tahun ajaran baru. Skemanya diatur oleh Kementerian Sosial, kami di provinsi tinggal memonitoring pelaksanaannya,” ujar Novi dikonfirmasi, Selasa (16/6/2026).

Novi menjelaskan terkait proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat ini menggunakan sistem berbasis data kemiskinan yang akurat atau DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) yang memberikan hak pada masyarakat Desil 1.

Sementara itu, untuk kuota di setiap 19 SR Permanen diproyeksikan mampu menampung 270 siswa baru yang terbagi untuk 3 kelas SD, 3 kelas SMP, dan 3 kelas SMA. Jumlah ini akan menambah total siswa yang sudah berjalan dari tahun lalu sebanyak 2.450 anak.

“Semuanya itu merekut 270. 3 SD, 3 SMP, 3 SMA. Nah, ini yang bagi (daerah) yang belum punya rintisan tapi punya (SR) permanen, dia langsung itu sekarang merekut 270 siswa,” katanya.

Kemudian di tengah masa transisi ini, Pemprov Jatim juga melakukan penataan bagi daerah yang sebelumnya memiliki Sekolah Rakyat Rintisan untuk dipindahkan ke bangunan permanen.

Salah satu contohnya seperti di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki SE Rintisan dan Permanen bakal dijadikan satu bangunan.

“Banyuwangi ini punya rintisan, punya Permanen. Nah, ini jadiin satu sudah. Yang rintisannya pindah ke permanen. Langsung on the track, pindah,” jelasnya.

Namun skema merger sekolah permanen dan rintisan masih dalam tahap pembahasan. Novi menyebut Pemprov Jatim akan tetap mengoptimalkan supaya sekolah rintisan tidak langsung ditutup, sembari mengatur distribusi siswa ke bangunan baru di kabupaten/kota masing-masing.

Kementerian Sosial memberi target operasional SR Permanen dimulai pada tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Namun bagi daerah yang pembangunan gedungnya terlambat akan diberi fleksibilitas dengan memulai tahun ajaran pada Agustus.

Mengenai kendala pembangunan fisik, Novi memastikan sejauh ini berjalan lancar karena seleksi ketat yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sejak awal proses perencanaan.

“Kalau target dari Kemensos tetap bulan Juli. Tapi barangkali beberapa yang bangunannya belum selesai, bisa saja (mulai) di Agustus,” jelasnya.(wld/ris/ipg)