China Tegaskan Tak Akan Toleransi Separatisme di Taiwan dan Campur Tangan Asing
Rabu, 17 April 2024 | 16:47 WIB
Joko Widodo presiden terpilih, mendorong masyarakat mengajukan permohonan peninjauan kembali Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.
“Saya dorong masyarakat sebanyak-banyaknya menggugat UU Pilkada,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, seperti dilansir Antara Senin (29/9/2014).
Jokowi juga mengaku telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi pemberlakuan Undang-undang yang mengembalikan hak memilih kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun dia enggan merincinya.
“Urusan saya setelah tanggal 20, tapi tidak bisa saya sampaikan,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa keputusan DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada menjadi Undang-undang telah merebut kegembiraan politik rakyat.
“Tapi yang jelas, selain parpol yang merebut hak politik rakyat, tapi juga merebut kegembiraan politik rakyat. Rakyat lagi seneng-senengnya langsung direbut,” kata dia.(ant/ono/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
