Gubernur dan Dewan Diskusikan Budaya Politik Santun

Sebuah forum group discussion (FGD) bertajuk “Membangun Budaya Politik Santun Berbasis Nilai-Nilai Pancasila di Jawa Timur” digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (05/03/2018).

Dalam FGD itu Soekarwo Gubernur Jawa Timur menyatakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi kerja. Pancasila, kata Soekarwo, harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun menyelesaikan persoalan. Apalagi soal politik.

Menurutnya, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila mulai luntur. Karena itu muncul berbagai konflik bernuansa SARA, propaganda paham radikalisme, terorisme, narkoba, dan persoalan lain yang mengancam bangsa.

“Sebagai konsep, ideologi Pancasila ini sudah final. Tapi Pancasila seolah hanya sebatas living ideology (ideologi hidup),” ujar Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo.

Karena itu, dia menyambut baik kegiatan FGD di DPRD Provinsi Jawa Timur itu sebagai bentuk working ideology dalam kehidupan berdemokrasi, berdiskusi, atau bermusyawarah.

Menurutnya, musyawarah adalah budaya khas bangsa Indonesia dan cerminan nilai-nilai Pancasila. Musyawarah menjadi sarana menghasilkan keputusan atau rekomendasi didasari semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai bentuk budaya politik santun.

“Di Jatim budaya musyawarah selalu diterapkan pada setiap keputusan politik yang akan dibuat. Bahkan kami memiliki tagline tidak ada faksi-faksi yang ada hanya faksi Jatim,” katanya dengan tegas.

Dia mengatakan, budaya politik santun memiliki tiga peran penting dalam memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, etika politik dengan misi agar setiap pejabat dan elit politik bersikap jujur, amanah, berjiwa besar, sportif, siap melayani, dan memiliki keteladanan.

Sikap siap mundur dari jabatan publik jika terbukti melakukan kesalahan dan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan pada masyarakat menjadi bagian dari etika politik itu.

“Tanggung jawab kepada publik lebih penting dibanding tanggung jawab secara normatif,” ujarnya.

Peran kedua budaya politik santun adalah sebagai bentuk upaya penanaman kesadaran bahwa politik yang diperjuangkan bukan hanya kekuasaan tapi juga demi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, budaya politik santun, bersih, dan beretika diperlukan agar para elit politik menjauhi sikap dan perbudayan yang dapat merugikan bangsa.

“Untuk mewujudkan semua ini butuh pendidikan budi pekerti sebagai pondasi pelaksanaan civic education, sehingga tercipta generasi politisi yang mau memahami budaya dan etika politik,” ujarnya.

Pakde Karwo berpesan, berpolitik secara santun harus didasari prinsip yang jelas agar tidak bias. Setiap politisi harus menanamkan rasa rendah hati dan tidak merasa pendapatnya paling benar.

Budaya Jawa Timur, kata Pakde Karwo, tidak mengenal adanya budaya tanding, tapi lebih pada membangun partisipasi masyarakat, serta musyawarah mufakat.

“Kalau ada demo jangan lantas kita membuat demo tandingan, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dialog lewat ruang publik yang kita miliki itu merupakan solusinya,” ujarnya.

Freddy Purnomo Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur mengatakan, peta politik Jatim merupakan barometer politik nasional setelah DKI Jakarta. Karenanya, maraknya berita hoaks lewat media sosial, maupun isu yang berbau rasis bisa mempengaruhi kelompok tertentu dalam bertindak.

“Saya harap lewat kegiatan ini semua peserta yang hadir bisa berperan aktif, sehingga bisa memberi solusi tepat pada musim politik sekarang ini,” ujarnya.

FGD ini, selain dihadiri Gubernur dan para Anggota Dewan, juga dihadiri para pemangku kepentingan. Di antaranya perwakilan Polda Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, dan KPU Jatim.(den/ipg)