Rabu, 1 Desember 2021

Anggota DPD RI Sampaikan Aspirasi Daerah terkait Pandemi Covid-19 dalam Sidang Paripurna

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
sidang-paripurna-dpd-ri Ilustrasi. Foto diambil sebelum pandemi Covid-19 saat Sidang Paripurna DPD RI Tahun 2020. Foto: dpd.go.id

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Dalam forum itu Anggota DPD RI menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat selama berada di daerah pemilihannya. Octopianus P. Tebai Senator dari Papua menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dampak pandemi Covid-19 di Tanah Papua.

Dia sampaikan, wabah Virus Corona menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. “Masyakat berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi, baik melalui adanya subsidi atau pun penanggulangan pengangguran,” ucapnya.

Sementara itu, Lily Amelia Salurapa Senator dari Sulawesi Selatan menilai kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah merugikan sektor perekonomian.

Lily berharap pandemi Covid-19 dapat segera diselesaikan secara efektif, sehingga efeknya tidak semakin luas. Dia khawatir kalau PPKM terus diperpanjang, banyak sektor usaha yang semakin terdampak.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 agar segera berakhir,” katanya.

Dalam forum yang sama, Amirul Tamim Senator dari Sulawesi Tenggara mengatakan, pemberlakuan PPKM membuka mata semua bahwa Indonesia tidak memiliki kemandirian baik fasilitas kesehatan dan tenaga medis, termasuk di provinsinya.

Maka dari itu, Amirul mendukung desakan LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI supaya pemerintah mewujudkan kemandirian kesehatan nasional dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan, serta peningkatan dan penambahan tenaga medis.

“Pandemi ini sudah masuk tahun kedua, di mana kemiskinan semakin bertambah. Kami mengapresiasi bantuan sosial, tetapi masih ada permasalahan terkait penyaluran dan terkait data, sehingga diperlukan perbaikan segera,” jelasnya.

Sesudah setiap anggota DPD RI menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi daerah, Mahyudin selaku pimpinan sidang memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kinerja seluruh Anggota DPD RI dalam memperjuangkan apsirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah.

“Kami berharap seluruh aspirasi yang telah diterima dapat dihimpun oleh Sekretariat Jenderal untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai bidang tugas komite dan skala prioritas di masing-masing komite,” ucap Mahyudin.

Sekadar informasi, dalam Sidang Paripurna tersebut, DPD RI juga mengesahkan hasil rekomendasi 16 calon Anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

Nantinya, rekomendasi itu akan diserahkan kepada DPR RI sebagai pertimbangan dari DPD RI untuk memilih satu orang untuk menggantikan Anggota BPK RI yang akan berakhir masa jabatannya bulan Oktober 2021.(rid/den)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Suasana Unjuk Rasa Melewati Basra

Surabaya
Rabu, 1 Desember 2021
30o
Kurs