Minggu, 23 Januari 2022

PSI Surabaya Dorong Kerja Sama Pemkot Surabaya dengan BPOM Soal Izin Edar Produk UMKM

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Yusuf Lakaseng Ketua DPD PSI Surabaya bersama Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya. Foto: Istimewa

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan pengembangan dan pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sesuai dengan dengan tema pemulihan ekonomi sebagai tema pembangunan Kota Surabaya 2022 mendatang.

“Kami mengapresiasi program pengembangan UMKM oleh Pemkot Surabaya. Langkah seperti pendataan, fasilitasi pemasaran, kemitraan, dan pelatihan standarisasi UMKM mulai jalan. Tahun ini dan tahun depan kami harap bisa diperluas. UMKM pangan, misalnya, bisa dipertimbangkan kerja sama dengan BPOM supaya mudah dapat izin edar,” kata Yusuf Lakaseng Ketua DPD PSI Surabaya.

Mengutip data Pemkot Surabaya, jumlah UMKM di Surabaya mencapai hampir 27 ribu dan menopang lebih dari 90 persen perekonomian Kota. Bisnis makanan dan minuman menyumbang sekitar 15 persen kekuatan ekonomi bersama dengan akomodasi. Namun, karena pandemi, pertumbuhan sektor ini anjlok lebih dari 10 persen, paling buruk dibandingkan sektor lain. Karena itu, kata Yusuf, pemulihan ekonomi UMKM terutama sektor makanan sangat diperlukan.

“Surabaya ini UMKM-nya sangat banyak. Khusus sektor makanan dan minuman, kami dapat laporan, masih banyak dari mereka yang kesulitan perizinan, terutama izin edar BPOM. Apalagi UU Cipta Kerja disahkan beberapa waktu lalu akan ada penyesuaian-penyesuaian yang berimbas pada mereka. Alangkah baiknya jika BPOM di pusat bekerja sama dengan daerah untuk bersama-sama menyukseskan pemulihan ekonomi,” tambah Yusuf.

Yusuf menambahkan, seharusnya ketika UU Cipta Kerja sudah disahkan, implementasi dalam perijinan bisa lebih cepat.
“UU Cipta Kerja telah memberi angin segar perizinan dipercepat, termasuk izin UMKM. Tapi muncul masalah baru, khusus di UMKM makanan, kendalanya izin BPOM yang berbelit. Waktunya lama dan tidak ada arahan jelas dan kepastian. Bahkan legalitas BPOM ini telah jadi masalah serius karena usaha jadi terkendala, bahkan pelaku UMKM ini jadi sasaran razia aparat,” kata Yusuf.

Sejauh ini memang sudah ada beberapa upaya dari pemerintah membantu memberikan kemudahan perizinan untuk UMKM. Di Surabaya, pada 2021 ini, ada sekitar seribu usaha mikro ditargetkan naik kelas menjadi usaha kecil setelah mengikuti program pemberdayaan dan pemberian kemudahan perizinan. BPOM sendiri kabarnya juga mulai bekerja sama dengan Pemprov Jatim dalam membina pelaku usaha dan beberapa binaan telah mendapat nomor SPP-IRT.

“Mendapatkan SPP-IRT ini memang relatif lebih mudah karena pelayanan dapat diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah. BPOM ini kan syaratnya lebih kompleks dan pelayanannya dijalankan oleh Pusat. Perlu dipikirkan sinergi yang lebih kuat antara Pemkot dan BPOM untuk pembinaan UMKM. Apalagi BPOM ada kantor perwakilan di Surabaya, mestinya bisa dioptimalkan. Pengusaha ini kan butuh kecepatan dan kepastian, mumpung APBD 2022 sedang dalam tahap perencanaan, harapannya ada program sinergi yang bisa ditelurkan untuk menjawab kebutuhan ini” tutup Yusuf.(den)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Senja Penutup Tahun

Truk Derek Ringsek Setelah Tabrak Truk Gandeng Parkir

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Surabaya
Minggu, 23 Januari 2022
32o
Kurs