Firman Noor : Politik Dinasti Jokowi Potensial Hancurkan Iklim Demokrasi Rasional Indonesia

Firman Noor Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi ke depan. Politik dinasti untuk melanggengkan orang dalam keluarga Joko Widodo Presiden potensial akan menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia.

Hal itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi saat ini tengah disorot atas Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 lantaran dinilai sarat dengan nepotisme. Joko Widodo Presiden diduga punya andil dalam putusan tersebut.

Ditambah lagi Anwar Usman salah satu hakim konstitusi mempunyai hubungan kerabat dengan Jokowi. Sehingga muncul penilaian putusan itu untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan di Pilpres 2024.

Firman Noor mengungkapkan dampak mengerikan dari kondisi saat ini ketika dibiarkan berlarut adalah hancurnya demokrasi rasional.

“Ya hancurnya demokrasi rasional,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (7/11/2023).

Menurutnya, demokrasi dibangun berlandaskan rasionalitas, bukan ikatan kekeluargaan atau keturunan.

“Kalau seseorang secara rasional dari sisi pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih baik lebih teruji tapi harus. Kalau dari anak kemarin sore simply (hanya karena) punya DNA yang sama dengan penguasa, itu demokrasi apa? Saya tidak mengerti itu,” terangnya.

Kata dia, yang terjadi di Indonesia adalah politik dinasti. Para elite hanya bekerja atas dasar kepentingan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan pilihan masyarakat banyak, tanpa mempertimbangkan kehidupan politik di masa depan.

“Yang terjadi saat ini adalah ada proses yang nir-partisipasi dalam penentuan pengkandidasian orang-orang yang berhak maju atau tidak. Penentunya di sini, sayangnya adalah ikatan keluarga. Porsi ikatan keluarga lebih besar, bukan pertimbangan lain-lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Greg Barton profesor Politik Islam Global asal Australia mengatakan langkah Jokowi melakukan segala cara untuk meloloskan anaknya sebagai Cawapres sebagai tindakan yang terburu-buru.

“Sayang sekali dia (Jokowi) mau campur tangan dalam urusan keluarga. Kalau bisa lebih sabar, pasti orang tidak keberatan kalau anaknya dikasih masa depan. Tapi, ini seolah terlalu terburu-buru,” kata Greg dalam podcast.

Dia menilai, putusan MK beberapa waktu lalu itu banyak membuat orang kecewa. Kemudian, hal ini berdampak pada wajah demokrasi di Indonesia.

“Dalam beberapa hal ada pemerosotan demokrasi di bawah pemerintahan Pak Jokowi,” tuturnya.

Sementara itu, Adi Prayitno Pengamat Politik mengatakan, meski ditinggal kawan lama, namun sikap Jokowi Presiden jelas.

“Bagi Jokowi pasti jalan terus. Semua sudah terjadi. Gibran sudah daftar ke KPU berdampingan dengan Prabowo Subianto. Bagi Jokowi tak ada lagi menoleh ke belakang,“ kata Adi.

Gibran Rakabuming Putranya sudah maju sebagai Cawapresnya Prabowo Subianto. Sebagai orang yang berkuasa, tentu Jokowi akan mengarahkan semua sumber daya untuk memenangkan anaknya.

“Fokus ke depan menangkan Gibran dengan semua resource yang ada. Terutama yang konsisten di barisan jokowi. Sementara yang beda sikap pasti ditinggalkan,” imbuh Adi.

Jokowi jalan terus, teman lama seperjuangan di PDIP meradang. Hubungan keluarga Jokowi dengan partai yang membesarkan, PDIP bagai api dalam sekam. Tidak ada yang mundur, tidak ada komunikasi.

“Tapi memang harus diakui bahwa saat ini Jokowi melawan pendukungnya sendiri yang selama ini pasang badan membela Jokowi,” sebut Adi.

Hubungan Jokowi dengan ‘kawan lama’, sebut saja FX Rudi mantan walikota Solo, Seno Kusumoharjo tokoh PDIP Solo, atau bahkan para petinggi PDIP tidak baik-baik saja. Retaknya hubungan mereka tidak menguntungkan Jokowi.

“Secara persepsi tak menguntungkan Jokowi. Karena mereka meninggalkan jokowi bukan hanya dengan luka hati, tapi dengan mengkritik habis Jokowi juga,“ kata dia.

Meski kini Jokowi mendapat kawan baru dari koalisi baru, namun kehilangan orang-orang yang setia sangatlah merugikan. (faz/ipg)