AI Sudah Kuasai Dunia Hukum, Habib Aboe: Advokat yang Tak Beradaptasi Bisa Tertinggal
Jumat, 28 Agustus 2026 | 16:56 WIB
Megawati Soekarnoputri Presiden Kelima Republik Indonesia mempertanyakan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespons berbagai konflik dan perang yang masih berkecamuk di dunia.
Menurut Megawati, keberadaan PBB seharusnya mampu menjadi instrumen utama untuk mencegah eskalasi konflik dan menciptakan perdamaian.
Namun, dalam praktiknya, lembaga internasional tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan geopolitik dunia yang terus berubah.
“Seperti sekarang ini saja menurut saya sebagai seorang presiden, perang itu mengapa tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? It’s a big question for me,” ujar Megawati saat memberikan pengantar dalam jamuan makan siang bersama José Ramos Horta Presiden Timor-Leste di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
Jamuan tersebut turut dihadiri sejumlah peraih Nobel dan Turing Award yang tergabung dalam delegasi Science for Development Summit 2026.
Megawati menilai persoalan utama terletak pada struktur dan mekanisme PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK PBB).
Menurut dia, desain kelembagaan PBB saat ini masih mencerminkan konfigurasi kekuatan dunia setelah Perang Dunia II, sementara peta geopolitik dan peradaban global telah berubah secara signifikan.
Ia menyebut reformasi PBB sebagai kebutuhan mendesak agar lembaga tersebut lebih mampu mewakili kondisi dunia saat ini dan menciptakan tatanan internasional yang lebih adil.
“Ayah saya adalah orang yang selalu meminta untuk yang namanya PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus merubah diri. Karena itu dibuat ketika setelah Perang Dunia Kedua. Sekarang sudah beda peradabannya untuk supaya semakin ada keadilan,” kata Megawati.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga menggarisbawahi perlunya perubahan komposisi Dewan Keamanan PBB.
Ia berpandangan, negara-negara yang dahulu belum merdeka dan kini menjadi bagian penting dari komunitas internasional perlu memperoleh ruang yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan global.
“Dewan Keamanan itu strukturnya sudah tidak boleh seperti apa yang ada sekarang ini. Harus benar-benar mendapatkan sebuah perubahan baru, di mana bangsa-bangsa yang ada sekarang, yang dulu mungkin belum merdeka, itu pun mendapatkan tempat di Dewan Keamanan tersebut,” tegasnya.
Tidak berhenti pada kritik terhadap struktur PBB, Megawati juga menawarkan gagasan konkret untuk membuka ruang dialog yang lebih luas di tengah kebuntuan diplomasi internasional.
Di hadapan Ramos Horta, Megawati mengusulkan dibentuknya forum dialog berkala yang mempertemukan pemimpin politik, ilmuwan, pemikir, serta para penerima penghargaan Nobel dan Turing Award.
Forum tersebut, kata dia, dapat menjadi wadah untuk bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan kemanusiaan, perkembangan teknologi, hingga ancaman penggunaan ilmu pengetahuan untuk kepentingan perang.
Megawati mengusulkan pertemuan semacam itu digelar sedikitnya dua kali dalam setahun.
“Usulan saya adalah secara konkret kalau bisa di mana saja suatu saat kita bisa bertemu, entah dalam satu tahun itu dua kali pertemuannya untuk sharing. Semuanya itu adalah untuk kemanusiaan dan peradaban manusia itu sendiri,” ujarnya.
Bagi Megawati, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semestinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bukan menjadi instrumen dominasi atau hegemoni negara tertentu.
Ia pun mengajak para tamu internasional yang hadir untuk menjaga komitmen bersama terhadap perdamaian dan kemanusiaan.
“Mari kita bersulang agar kita dapat memegang api perjuangan untuk mendedikasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi amal kemanusiaan,” tandas Megawati.(faz)
NOW ON AIR SSFM 100
