PDI-P Pastikan Pecat Bupati Klaten, Surat Rekomendasi Pemecatan Terbit Senin
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:20 WIB
Konferensi Republik menyebut kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan. Organisasi tersebut mengutip sejumlah survei yang diklaim menunjukkan tren merosotnya kepuasan terhadap kinerja Presiden sepanjang 2025–2026.
Konferensi Republik juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah pengaturan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil, belum terbitnya regulasi terkait pendidikan dasar tanpa biaya, serta persoalan penganggaran program MBG.
Khusus program MBG, Konferensi Republik menyoroti laporan kejadian keracunan yang disebut telah menimbulkan puluhan ribu korban. Organisasi tersebut menilai pelaksanaan program prioritas pemerintah semestinya disertai pengawasan ketat, transparansi, dan jaminan keselamatan penerima manfaat.
Selain itu, Konferensi Republik mengkritik penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia, kondisi kebebasan sipil, serta lemahnya fungsi pengawasan parlemen. Menurut mereka, persoalan-persoalan tersebut memperlihatkan memburuknya kualitas tata kelola demokrasi.
Konferensi Republik turut mengkritik perluasan peran militer dalam urusan pembangunan sipil. Pembentukan satuan-satuan baru TNI dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu disertai dasar kebijakan yang jelas, transparan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.
NOW ON AIR SSFM 100
