PDI-P Pastikan Pecat Bupati Klaten, Surat Rekomendasi Pemecatan Terbit Senin
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:20 WIB
Konferensi Republik dan Jaleswari Pramodhawardani (di mimbar) saat menyampaikan rapor merah pada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Foto: Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net
Dalam penanganan bencana, Konferensi Republik mengkritik lambannya pembangunan hunian tetap bagi penyintas banjir bandang dan longsor Sumatera pada November 2025.
Mereka juga menyoroti peningkatan luas kebakaran hutan dan lahan pada 2026, dampak asap lintas batas, serta beban kesehatan yang ditimbulkannya.
Menurut Konferensi Republik, kondisi tersebut menunjukkan persoalan serius dalam kemampuan negara melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Organisasi itu turut mengkritik kebijakan prioritas pemerintah yang dinilai belum transparan dalam memperhitungkan dampak gender.
Perempuan, menurut mereka, menghadapi beban berlapis akibat kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, dan persoalan pelaksanaan program sosial.