PDI-P Pastikan Pecat Bupati Klaten, Surat Rekomendasi Pemecatan Terbit Senin
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:20 WIB
Jaleswari menilai urusan pembangunan yang seharusnya dikelola birokrasi sipil berbasis merit semakin banyak dijalankan melalui rantai komando yang dinilai tidak memberikan ruang pertanggungjawaban memadai kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemangkasan transfer ke daerah juga menjadi perhatian. Konferensi Republik menilai kebijakan fiskal yang semakin terpusat berisiko memperlebar ketimpangan pembangunan dan mengancam keberlangsungan layanan publik di daerah.
Jaleswari mengaitkan persoalan ini dengan kesenjangan indeks pembangunan manusia antara Jakarta dan Papua Pegunungan, serta temuan mengenai kondisi keuangan sejumlah pemerintah daerah yang dinilai rentan menghadapi kewajiban jangka pendek.
Di bidang ekonomi, Konferensi Republik menyoroti proyeksi defisit APBN 2026 yang mendekati batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), kenaikan harga beras, dan ketimpangan pendapatan.
Organisasi tersebut juga mengutip proyeksi Bank Dunia mengenai tingginya proporsi penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar negara berpendapatan menengah atas.
NOW ON AIR SSFM 100
