PA GMNI Dorong PPHN Jadi Kompas Pembangunan Nasional, Ingatkan Bahaya Politik Jangka Pendek

Menurut dia, PPHN harus ditempatkan sebagai konsensus nasional yang lahir melalui proses konstitusional, demokratis, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Keberadaan haluan negara dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya nasional tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

“Karena itu, kita memerlukan PPHN sebagai konsensus nasional melalui mekanisme yang konstitusional, demokratis, dan partisipatif,” ujarnya.

PA GMNI juga mengingatkan bahwa absennya haluan pembangunan jangka panjang dapat berdampak terhadap perencanaan pembangunan kewilayahan dan pengelolaan potensi ekonomi. Jika tidak dirancang secara konsisten, kebijakan pembangunan dikhawatirkan berjalan mengikuti kepentingan jangka pendek dan semakin membebani ruang fiskal negara.

Dalam pernyataan Ambeg Paramarta, PA GMNI turut mengangkat pentingnya etika dalam penggunaan kekuasaan. Istilah tersebut dimaknai sebagai kemampuan penyelenggara negara menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.