PA GMNI Dorong PPHN Jadi Kompas Pembangunan Nasional, Ingatkan Bahaya Politik Jangka Pendek

“Ambeg Paramarta bukan sekadar ungkapan filosofis. Ia harus menjadi watak penyelenggaraan negara,” tutur Abdy.

“Artinya, ada kemampuan membedakan mana yang penting dan mana yang kurang penting, keberanian mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan golongan, serta kebijaksanaan menggunakan kekuasaan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Selain PPHN, DPP PA GMNI menyusun lima agenda politik yang dinilai penting untuk memperkuat arah penyelenggaraan negara.

Pertama, memperteguh Pancasila sebagai paradigma pembangunan sekaligus memperluas pemerataan pembangunan daerah dan akses pelayanan dasar.

Kedua, mengembalikan tata kelola ekonomi nasional pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Dalam agenda ini, PA GMNI juga menyerukan penguatan ketahanan fiskal dan pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri secara bertahap.