PA GMNI Dorong PPHN Jadi Kompas Pembangunan Nasional, Ingatkan Bahaya Politik Jangka Pendek

Ketiga, memperkuat etika penyelenggaraan negara dan meritokrasi. PA GMNI menyatakan penolakan terhadap nepotisme politik, politik dinasti, serta benturan kepentingan dalam pengisian jabatan publik.

“Jabatan publik harus diisi berdasarkan kompetensi dan rekam jejak integritas, bukan karena kedekatan politik,” tegas Abdy.

Keempat, memperkuat supremasi hukum dan demokrasi dengan memastikan hukum berlaku adil serta mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga negara.

Kelima, memperkokoh politik luar negeri bebas aktif dengan menjaga kemandirian diplomasi, ekonomi, dan pertahanan nasional di tengah perubahan geopolitik global.

PA GMNI juga menegaskan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia.(faz/ham)