PDIP Jawab Golkar: Jika Semua Setuju Pemerintah, Apa Gunanya DPR?

PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan setelah muncul pernyataan dari Partai Golkar yang mempertanyakan peran PDIP sebagai oposisi di parlemen.

Deddy Yevri Sitorus Ketua DPP PDI Perjuangan menilai Golkar seharusnya lebih fokus pada persoalan yang dihadapi masyarakat ketimbang memperdebatkan posisi politik PDIP.

“Lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa,” kata Deddy dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Deddy, berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan politik karena akses terhadap kekuasaan. Namun, ia mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang mempermasalahkan keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan.

“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” ujarnya.

Deddy menjelaskan, keberadaan partai di luar pemerintahan penting untuk menjalankan fungsi checks and balances terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan negara.

Ia menilai kondisi ketika mayoritas partai politik berada dalam kabinet berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPR karena fraksi-fraksi cenderung enggan menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tegasnya.

Deddy mengatakan peran penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. Menurutnya, partai di luar pemerintahan tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, sekaligus menyampaikan kritik dan pandangan berbeda apabila diperlukan.

“Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda,” katanya.

Dia juga berpendapat bahwa apabila seluruh partai politik bergabung dalam pemerintahan, maka fungsi kontrol terhadap kekuasaan berpotensi berpindah ke ruang publik melalui aksi demonstrasi masyarakat.

Selain itu, Deddy mengaku kerap menerima keluhan dari sejumlah anggota DPR yang merasa tidak leluasa menyampaikan pandangan karena adanya pertimbangan politik dan posisi partai dalam pemerintahan.

“Saya pribadi selaku anggota DPR sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa keberadaan partai politik di luar pemerintahan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia menilai perbedaan posisi politik justru menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia.

“Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Muhamad Sarmuji Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar mengatakan bahwa secara posisi, PDI-P memang tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun, pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain.

“Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).(faz/iss)