PKB Minta Pemerintah Tidak Gegabah Terapkan Pajak Pembalut

Ia mengingatkan bahwa persoalan akses terhadap produk menstruasi yang layak masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak semua perempuan memiliki kemampuan ekonomi dan kemudahan akses untuk membeli pembalut, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, wilayah terpencil, maupun kawasan pinggiran.

Bahkan, sebagian perempuan masih harus menggunakan kain atau bahan seadanya karena tidak mampu membeli produk sanitasi menstruasi yang layak.

Kondisi tersebut, kata Nadya, seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum menetapkan kebijakan perpajakan. Jangan sampai keputusan yang diambil justru memperlebar kesenjangan akses terhadap kebutuhan kesehatan perempuan.

“Bayangkan perempuan yang setiap bulan harus menyisihkan uang untuk membeli pembalut, sementara penghasilannya pas-pasan dan kebutuhan rumah tangganya juga banyak. Bagi sebagian orang mungkin nilainya kecil, tetapi bagi perempuan miskin, setiap rupiah sangat berarti,” ujarnya.

Nadya menegaskan, kebijakan pajak harus berpijak pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan.