PKB Minta Pemerintah Tidak Gegabah Terapkan Pajak Pembalut

Lebih jauh, Nadya meminta pemerintah menggali sumber penerimaan negara dari sektor ekonomi yang memiliki kapasitas kontribusi lebih besar.

Optimalisasi pajak dari konglomerasi, korporasi besar, dan aktivitas ekonomi berskala besar dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan dibandingkan membebani kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau negara membutuhkan tambahan penerimaan, optimalkan potensi pajak dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar. Jangan justru membebani perempuan yang hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Prinsip keadilan pajak harus diterapkan secara nyata, bukan sekadar menjadi slogan,” ujarnya.

Nadya berharap pemerintah menempatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Baginya, kemampuan perempuan mendapatkan produk menstruasi yang layak tidak boleh ditentukan oleh tebal atau tipisnya dompet mereka.

“Setiap perempuan berhak mendapatkan pembalut yang layak tanpa harus merasa terbebani secara ekonomi. Negara seharusnya hadir memastikan akses itu terpenuhi, bukan malah membuatnya semakin mahal,” pungkas Nadya.