Jumat, 30 Oktober 2026

PKB Minta Pemerintah Tidak Gegabah Terapkan Pajak Pembalut

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Nadya Alfi Roihana Wakil Ketua Harian DPP PKB. Foto: Istimewa

Menurutnya, tidak semua barang layak diperlakukan sama dalam kebijakan perpajakan, terlebih jika barang tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis dan kesehatan dasar.

Ia juga mengingatkan bahwa akumulasi pengeluaran pembelian pembalut dalam setahun bukanlah nominal yang bisa diabaikan. Beban tersebut akan semakin terasa bagi pelajar, pekerja informal, perempuan berpenghasilan rendah, serta keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

“Jangan sampai negara menghitung pembalut hanya sebagai komoditas perdagangan, tetapi mengabaikan bahwa di balik produk itu ada kebutuhan kesehatan jutaan perempuan. Kebijakan fiskal harus punya kepekaan sosial,” tandasnya.

Jika pemerintah tetap membuka ruang pengenaan pajak terhadap produk menstruasi, Nadya meminta agar skema dan tarifnya ditinjau secara serius.

Ia mendorong adanya tarif khusus, pengecualian, atau insentif perpajakan bagi produk-produk menstruasi tertentu agar harganya tetap terjangkau.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Eits, Miring

Truk Muat Kol Terguling

Exit Tol Waru Awal Pekan

Mobil Tabrak Bangunan Semi Permanen

Surabaya
Jumat, 30 Oktober 2026
31o
Kurs