Presiden Lantik 6 Pejabat Baru, Jumhur Hidayat Jadi Menteri Lingkungan Hidup

Prabowo Subianto Presiden RI resmi melantik enam pejabat baru di jajaran kementerian dan lembaga negara. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Enam pejabat yang dilantik mencakup posisi strategis mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dan penasihat presiden. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penguatan struktur pemerintahan dalam menjalankan program prioritas nasional.

Berikut nama-nama yang dilantik:

• Jumhur Hidayat resmi menjabat Menteri Lingkungan Hidup.
• Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan
• Dudung Abdurachman menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
• Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom)
• Hasan Nasbi dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi
• Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia

Hari ini di Istana Negara, Prabowo mengambil sumpah jabatan keenam penjabat baru di pemerintahannya. Presiden RI menekankan, jabatan yang diemban haruslah dilakukan demi bangsa dan menjunjung tinggi etika jabatan.

“Setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan,” kata Prabowo di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pejabat publik juga diminta bekerja sebaik-baiknya dan memiliki rasa tanggung jawab. “Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab,” terangnya.

Berikut Profil Singkat Keenam Pejabat yang Baru Dilantik Presiden

1. Jumhur Hidayat
Jumhur Hidayat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Jumhur adalah tokoh buruh yang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB). Jumhur juga memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Jumhur adalah salah satu tokoh yang tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja, yang dianggap merugikan buruh dan masyarakat adat.

2. Hanif Faisol Nurofiq
Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ia sebelumnya menjalankan tugas sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih.

Ke depan Hanif akan mendampingi Zulkifli Hasan Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Sebelumnya, Hanif pernah menjabat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karirnya di Kementerian LH dimulai sejak 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Kemudian pada 1995 diangkat Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

3. Dudung Abdurachman
Jenderal Purn Dudung Abdurachman dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan M Qodari. Dia adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Beberapa jabatan yang pernah diduduki Dudung adalah;

• Komandan Kodim (Dandim).
• Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam).
• Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya.
• Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
• Kepala staf Angkatan Darat (KSAD).

4. Muhammad Qodari
Muhammad Qodari dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), setelah sebelumnya menjabat Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan M Qodari pada Kebinet Merah Putih.

Qodari dikenal sebagai pendiri dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, lembaga survei politik yang kerap membuat studi soal opini publik nasional sejak 2006.

5. Hasan Nasbi
Hasan Nasbi dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi Ia merupakan mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) di awal pemerintahan Prabowo Subianto.

Hasan memulai karirnya sebagai jurnalis pada 2005-2006. Ia juga pernah menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia pada periode 2006–2008.

6. Abdul Kadir Karding
Abdul Kadir Karding dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Sebelumnya ia pernah menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Tapi pada September 2025, dia menjadi salah satu menteri yang di-reshuffle.

Abdul Kadir Karding adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah menjabat Ketua Komisi VIII DPRD Jawa Tengah periode 1999–2001, lalu Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah pada 2001–2004. (lea/saf/ham)