Pelaksanaan Haji Tetap Gunakan UU No 17/1999

Undang-undang penyelenggaraan Ibadah Haji 1428 atau tahun 2007 ini masih menggunakan UU no 17 tahun 1999. Ini disebabkan RUU Perubahan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) masih dibahas Komisi VIII DPR dan Departemen Agama.

MAFTUH BASYUNI Menteri Agama pada FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Rabu (07/02), mengatakan, UU No 17 tahun 1999 masih digunakan karena dikhawatirkan RUU PPIH, belum selesai tahun ini, {clip*1}.

Menteri Agama menjelaskan, pemerintah dan DPR sudah menginventarisasi masalah-masalah yang menjadi point dalam RUU PPIH. Sementara HANIF ISMAIL Wakil Ketua Pansus RUU PPIH memaklumi usulan Menteri Agama.

Proses persiapan penyelenggaraan haji 1428 H atau tahun 2007 sudah harus dilakukan mulai bulan ini. Menurut HANIF, persiapan itu berupa pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji.