Menko Perekonomian Sebut KTT ASEAN ke 48 di Filipina Bahas Isu Ketahanan Energi dan Pangan

Prabowo Subianto Presiden dijadwalkan mengikuti tiga pertemuan tingkat tinggi, yakni KTT Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) hari ini, dan pada pada 8 Mei 2026 akan menghadiri KTT ke-48 ASEAN, yang akan berlangsung dalam dua sesi yaitu sesi pleno dan sesi retreat.

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, KTT ke 48 akan fokus membahas ketahanan energi dan pangan di kawasan Asia Tenggara.

“KTT ASEAN ke-48 ini akan fokus pada pembahasan dampak konflik global terhadap kawasan, terutama isu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara,” ungkap Menko melalui keterangan persnya, Kamis (7/5/2026).

Airlangga juga menemani Prabowo di rangkaian acara KTT ASEAN ke-48 yang dilaksanakan di Cebu Filipina, pada tanggal 7 – 8 Mei 2026. dia berperan sebagai AEC Council Minister Indonesia.

Katanya pada ASEAN Economic Community (AEC) Council adalah pertemuan tahunan para Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

ASEAN menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat pada 2025 dengan pertumbuhan mencapai 4,9 persen, melampaui dari proyeksi awal. Dalam keketuaanya di tahun 2026, Filipina mengusung tema “Navigating Our Future Together”, yang mencerminkan upaya memperkuat kawasan ASEAN yang berlandaskan persatuan, kejelasan arah kebijakan, serta tujuan bersama yang terukur.

“Kinerja ekonomi ASEAN ini mencerminkan fundamental kawasan Asia Tenggara yang cukup solid di tengah tekanan global,” ujar Airlangga.

Ada 19 Priority Economic Deliverables (PED) yang ditargetkan akan diselesaikan ASEAN di tahun 2026, yang mendukung lima fokus utama, yaitu:

(1) Penguatan perdagangan dan investasi
(2) Percepatan transformasi digital
(3) Integrasi pengembangan UMKM
(4) Pemanfaatan ekonomi kreatif dan inovasi, serta
(5) Pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Seluruh PED tersebut ditargetkan selesai pada 2026, dipimpin oleh badan sektoral AEC serta memerlukan dukungan lintas sektor dan lintas pilar.

Soal ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) hanya menyisakan proses legal scrubbing untuk kemudian ditandatangani pada ASEAN Summit bulan November 2026 yang akan datang.

DEFA merupakan salah satu warisan dari Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, yang ditargetkan akan diselesaikan pada tahun 2026 ini. Di mana tujuannya menyelaraskan kebijakan terkait ekonomi digital, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN.

DEFA dapat menjadi terobosan bagi ASEAN dalam merespon tantangan global, dan penyelesaian DEFA akan menjadi penanda kesiapan kawasan dalam menyambut era kolaborasi ekonomi digital yang terbuka untuk semua pihak.

“Implementasi DEFA akan dapat mendongkrak nilai ekonomi digital ASEAN menjadi USD2 triliun pada tahun 2030, naik dari perkiraan awal yang sebesar USD1 triliun,” pungkasnya.(lea/kir/ipg)