Menkeu Belum Hitung Dampak Peralihan Pertamax ke Pertalite Usai Harga Naik ke Anggaran

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) mengaku belum menghitung secara rinci besarnya tambahan beban anggaran akibat potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah adanya kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi.

“Kita nggak hitung, tapi begini. Pasti ada berapa persen yang pindah,” kata Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Untuk diketahui, harga Pertamax subsidi dengan Research Octane Number (RON) 92 naik dari awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 yang merupakan non-subsidi juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Meski demikian, Purbaya menilai tidak semua pengguna Pertamax akan beralih ke BBM bersubsidi. Menurutnya, sebagian besar konsumen Pertamax menggunakan bahan bakar tersebut karena menyesuaikan spesifikasi kendaraannya.

“Cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tau mobilnya cocok untuk Pertamax,” ujarnya.

Purbaya juga enggan berspekulasi mengenai seberapa besar potensi perpindahan konsumen ke Pertalite. Ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan kepada Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya, Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya menjaga agar dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, tidak menimbulkan efek domino yang signifikan terhadap perekonomian.

Menurutnya, pemerintah akan terus mengawal stabilitas inflasi serta memastikan harga barang dan jasa tetap terkendali.

“Optimisme ini didasarkan pada karakteristik pengguna Pertamax yang mayoritas merupakan kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, bukan kendaraan logistik atau transportasi publik yang menjadi urat nadi distribusi barang pokok. Dengan demikian, struktur biaya produksi dan logistik nasional diproyeksikan tidak akan terganggu,” ungkapnya.

Purbaya menegaskan laju inflasi sepanjang 2026 diperkirakan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Harusnya (dampak inflasi) limited, karena bukan buat angkutan umum, angkutan barang enggak pakai Pertamax,” katanya.

Terkait kekhawatiran meningkatnya konsumsi Pertalite akibat peralihan pengguna Pertamax, yang berpotensi membebani anggaran subsidi energi, pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah mitigasi bersama para pemangku kepentingan.

Pemerintah memastikan pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan diperketat agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan Pertalite hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak serta menjaga kuota subsidi tetap aman hingga akhir tahun. (lea/bil/ham)