Ribuan Mahasiswa Geruduk DPR RI, Desak Evaluasi MBG dan Tiga Tuntutan

Ribuan mahasiswa yang tergabung dari Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, dengan membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai “Tritura Kembali”.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait kondisi ekonomi nasional, kinerja pejabat publik, serta pentingnya menjaga supremasi sipil.

Para mahasiswa melakukan long march menuju kompleks parlemen sambil membawa spanduk, poster, dan bendera yang berisi berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.

Dalam orasinya, salah satu perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa yang dinilai membutuhkan perbaikan di berbagai sektor.

“Kami membawa tiga tuntutan yang kami sebut sebagai Tritura Kembali, yaitu pulihkan ekonomi dan politik nasional, berantas inkompetensi pejabat publik, dan kembalikan supremasi sipil,” ujar salah satu mahasiswa dalam orasi di depan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Pada tuntutan pertama, yakni pemulihan ekonomi dan politik nasional, mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam meringankan beban masyarakat.

Mereka meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok, menekan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi, serta menghentikan berbagai bentuk pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut massa aksi, kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Mereka menilai kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat diperlukan agar daya beli masyarakat dapat kembali meningkat.

Sementara itu, dalam tuntutan kedua terkait pemberantasan inkompetensi pejabat publik, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah menghentikan sementara program tersebut untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi secara komprehensif agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” kata perwakilan mahasiswa dalam orasinya.

Selain itu, mahasiswa juga menekankan pentingnya perbaikan komunikasi publik pemerintah. Menurut mereka, penyampaian informasi yang jelas dan transparan akan membantu masyarakat memahami tujuan serta manfaat setiap kebijakan yang diterapkan.

Dalam tuntutan ketiga, pengembalian supremasi sipil, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap UU Polri dan minta TNI kembali ke barak.

“Tolak UU Polri, bebaskan seluruh tahanan politik, hentikan represivitas aparat serta militerisme di Indonesia Timur dan ranah sipil, serta tolak PSN yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegas mahasiswa.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dan DPR RI dapat mendengar aspirasi masyarakat serta menjadikan berbagai tuntutan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan ke depan. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu-isu publik demi terciptanya pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.(faz/wld/iss)