Guru Besar Unair Desak BPK-KPK Segera Audit Kopdes, Lebih Berisiko Dibanding MBG

Prof. Wasiaturrahma, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), mendesak BPK dan KPK segera mengaudit program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program yang dibangun masif hingga puluhan ribu unit itu dinilainya sarat masalah, mulai dari sumber pembiayaan, tata kelola, hingga kualitas bangunan gerai di lapangan.

Sejak awal, Wasiaturrahma sudah mengingatkan agar KDMP tidak dibangun sekaligus dalam jumlah besar. “Sebenarnya, sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa pembangunan KDMP tidak bisa langsung dilakukan secara reguler dalam jumlah puluhan ribu. Harus ada proyek percontohan atau pilot project terlebih dahulu,” katanya dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya pada Selasa (14/7/2026).

Sebabnya, modal koperasi berasal dari utang, bukan prinsip gotong royong yang semestinya jadi ruh koperasi. “Karena modalnya berasal dari utang. Padahal, koperasi seharusnya dibangun dengan prinsip gotong royong, dari anggota dan untuk anggota,” ujarnya. Ia juga menyoroti absennya studi kelayakan, sebab kebutuhan dan pasar tiap desa berbeda. “Kebutuhan setiap desa tidak sama dan kegiatan usahanya juga bisa saling tumpang tindih,” jelasnya.

Wasiaturrahma mengaku pernah bertanya kepada seorang wakil menteri terkait skema pembiayaan KDMP. “Saya mendapat penjelasan bahwa para pengurus koperasi tidak perlu bingung memikirkan cara membayar cicilan,” ungkapnya. Padahal dana tersebut merupakan utang kepada bank-bank Himbara yang ujungnya dibayar APBN. “Kalau sudah seperti itu, tidak ada bentuk tanggung jawab untuk memastikan koperasi berhasil. Kalau gagal, pengurus bisa berpikir bahwa APBN yang akan membayarnya. Tidak ada tanggung jawab moral,” tegasnya.

Ia menyebut aturan dana desa turut memicu munculnya gerai di lokasi tak masuk akal, seperti di atas gunung, karena desa yang tidak membangun gerai terancam sisa dana desanya ditahan. Akibatnya, lokasi pembangunan pun dipilih asal jadi. “Walaupun harus dibangun di tengah kawasan makam, tetap dibangun agar dana desa dapat dicairkan,” ucapnya.