Penyaluran dana Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
sebagai kompensasi kenaikan harga BBM di Kabupaten Lumajang sejauh ini menyisakan temuan sejumlah masalah.
Di satu Desa ada warga miskin yang tidak mendapatkan dana PSKS karena datanya telah dicoret pasca melakukan penolakan pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Drs. Eddy Hozainy Kabag Humas Pemkab Lumajang kepada Sentral FM, Rabu (26/11/2014) mengatakan, bahwa warga miskin yang tidak akan menerima dana sejahtera ini adalah Desa Kandangan, Kecamatan Senduro.
“Dari hasil koordinasi yang dilakukan Pemkab Lumajang dengan Kantor Pos selaku lembaga pendistribusi, dijelaskan bahwa warga miskin di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro telah dicoret datanya oleh pemerintah pusat. Ini dilakukan pasca mereka mengembalikan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) karena memprotes perubahan data penerima BLT beberapa waktu lalu,” katanya.
Masalah lainnya, lanjut Eddy, muncul komplain dari masyarakat yang menilai penerima sasaran dana sejahtera ini sudah tidak valid lagi. Sehingga, untuk menangani masalah tersebut, Pemkab Lumajang akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kantor Sosial bersama aparatur pendukung dibawah, guna meredam adanya polemik yang muncul.
Sementara itu, dalam sosialisasi juga akan dijelaskan untuk penerima sasaran dana sejahtera selama dua bulan secara langsung diberikan sebesar Rp400 ribu tetap disesuaikan dengan data yang sudah ada.
Untuk pencairan dana sejahtera di hari kedua di wilayah Kecamatan Klakah, Kantor Pos Lumajang menyalurkan ke 5.047 penerima sasaran di 12 Desa. Pencairannya dilakukan petugas Kantor Pos secara langsung di Kantor Desa masing-masing dengan pengamanan ketat aparat kepolisian dibantu unsur TNI. (her/ono/rst)
Teks Foto :
– Drs Eddy Hozainy Kabag Humas Pemkab Lumajang.
Foto : Sentral FM.
NOW ON AIR SSFM 100
