Jokowi Tegaskan Kartu Prakerja Bukan Program Menggaji Pengangguran

Joko Widodo Presiden, siang hari ini, Selasa (10/12/2019), memimpin rapat terbatas (ratas) dengan jajaran menteri, membahas akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam pengantarnya, Jokowi menegaskan program Kartu Prakerja bukan program untuk menggaji pengangguran. Hal itu disampaikan karena ada indikasi salah persepsi di masyarakat mengenai program tersebut.

“Saya ingin menegaskan lagi Kartu Prakerja bukan program untuk menggaji pengangguran, sekali lagi bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak benar, itu keliru,” ujar Presiden.

Presiden lalu menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi bagi mereka yang membutuhkan. Program itu menyasar para pencari kerja, serta korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jadi, Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang dalam pendidikan formal, juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi,” jelasnya.

Dalam program Kartu Prakerja, sambung Jokowi, ada dua fokus yang ingin dicapai Pemerintah. Selain menyerap tenaga kerja, pemerintah berharap kemampuan dan keterampilan para pekerja meningkat.

“Fokus Pemerintah dalam Kartu Prakerja ada dua, yang pertama mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Yang kedua, meningkatkan para pekerja dan korban PHK melalui reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan berdaya saing,” paparnya.

Lebih lanjut, dalam forum ratas itu, Presiden ingin mendapatkan laporan dari jajarannya mengenai persiapan detail dan implementasi program Kartu Prakerja.

Selain soal pembentukan project management office (PMO), mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga ingin mengetahui kesiapan platform digital serta alur bisnisnya.

“Yang ketiga, saya ingin tau soal kesiapan lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana untuk pembayarannya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait program perlindungan sosial, Presiden menjelaskan dalam APBN tahun 2020, Pemerintah menyiapkan anggaran untuk JKN sebanyak 96,8 juta jiwa penerima bantuan.

Kemudian, untuk Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga, dan untuk Bantuan Pangan Nontunai 15,6 juta keluarga yang disalurkan lewat kartu sembako.

“Kartu Sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp1,32 juta per keluarga per tahun, menjadi Rp1,8 juta per keluarga per tahun. Itu perlu dilihat perkembangannya,” timpalnya.

Di samping itu, Pemerintah juga menyiapkan alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, termasuk lanjutan Bidik Misi bagi sekitar 818 ribu mahasiswa penerima.

Sebelum menyudahi arahannya, Presiden meminta semua program yang terangkum dalam visi dan misi Jokowi-Ma’ruf Amin segera dilaksanakan oleh jajarannya.

“Saya minta semua program yang tadi saya sebutkan, baik Kartu Prakerja, JKN-KIS, baik PKH, baik Bantuan Pangan Nontunai bisa dilaksanakan secepat-cepatnya. Yang paling penting penyaluran kartu itu betul-betul tepat sasaran,” pungkasnya.(rid/ipg)