Presiden Instruksikan Para Menteri Mengantisipasi Resesi Ekonomi

Joko Widodo Presiden, Rabu (30/10/2019) ini, melakukan rapat dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, khususnya menteri bidang perekonomian, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Agenda utama rapat kabinet terbatas itu adalah mendengarkan paparan program dan kegiatan bidang perekonomian, oleh Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Dalam pengantarnya, Jokowi Presiden mengingatkan seluruh jajaran menteri peserta rapat, ekonomi global lima tahun ke depan diprediksi masuk masa sulit, bahkan menuju ke arah resesi di mana terjadi penurunan di setiap aktivitas sektor ekonomi.

Maka dari itu, Pemerintah harus mengantisipasi dengan cara meningkatkan ekspor dan substitusi barang impor, serta menggenjot investasi.

“Ekonomi global dalam lima tahun ini, perkiraan dari lembaga-lembaga internasional, tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit, menuju ke sebuah resesi. Oleh sebab itu, semuanya harus kita antisipasi dan ini bolak balik saya sampaikan, kuncinya adalah, pertama peningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor. Kedua, yang juga sangat penting adalah investasi,” kata Jokowi.

Kemudian, Presiden secara khusus memerintahkan Menteri dan Wakil Menteri Perdagangan serta Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri menambah perjanjian perdagangan internasional.

Selain dengan negara-negara Uni Eropa, Jokowi juga minta proses perjanjian perdagangan dengan 10 negara ASEAN plus India, China, Korsel Jepang, Australia, dan Selandia Baru, selesai akhir tahun 2020.

Sekadar informasi, ada lima target prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin lima tahun ke depan. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi pekerja keras, dinamis, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi untuk mempermudah akses ke kawasan wisata.

Ketiga, pemerintah akan menyederhanakan regulasi yang selama ini tumpang tindih dan menjadi kendala khususnya bagi investasi.

Keempat, Pemerintah akan melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran.

Kelima, Pemerintah berupaya melakukan transformasi ekonomi dengan meningkatkan daya saing sektor manufakfur dan jasa, sehingga Indonesia tidak lagi ketergantungan pada sumber daya alam. (rid/dwi)