Kemenko PMK: Beras Bansos yang Dikubur di Depok Sudah Tidak Layak Konsumsi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan, beras bantuan sosial yang dikubur di tanah lapang daerah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, merupakan beras yang sudah rusak dan tidak layak konsumsi.

Andie Megantara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK mengatakan, Tim Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran pada Senin (1/8/2022) telah meninjau tempat penguburan beras bantuan tersebut.

“Berdasarkan hasil koordinasi Tim Bansub Kemenko PMK dengan Polres kota Depok dan pihak transporter JNE didapat informasi bahwa beras tersebut pada saat ditimbun kondisinya sudah tidak layak konsumsi, karena rusak dalam perjalanan menuju keluarga penerima manfaat/KPM,” jelasnya, seperti yang dikutip Antara, Selasa (2/8/2022).

Ia mengatakan, beras dengan merek Beras Kita, sebanyak kurang lebih satu ton yang dikubur merupakan beras Bantuan Khusus Presiden atau Banpres tahun 2020, yang dikirim melalui transporter JNE, dengan kemasan 20 kilogram dan lima kilogram.

Menurut Andie, pemerintah pada tahun 2020 membagikan Bantuan Presiden berupa beras kepada 1,9 juta keluarga penerima manfaat di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Dalam hal ini, setiap keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 mendapat bantuan 25 kilogram beras.

“JNE telah mengganti beras rusak dengan beras yang baru dengan kualitas sama, untuk kemudian disalurkan pada KPM. Sementara beras yang tidak layak salur tersebut ditimbun atau dikubur,” jelas Andie.

Sementara itu, Kombes Pol Endra Zulpan Kabid Humas Polda Metro Jaya juga membenarkan hal tersebut dengan mengatakan, beras bansos dari Kementerian Sosial rusak saat pihak JNE mengangkutnya dari gudang penyimpanan karena cuaca.

“Nah pada saat pengambilan, masih kita dalami kapan itu, berdasarkan hasil pemeriksaan, pada saat pengambilan beras di Pulogadung, mengalami gangguan di perjalanan akibat cuaca hujan deras,” kata Zulpan.

Ia mengatakan, pihak JNE juga telah melakukan penggantian berupa pembayaran kepada pihak pemerintah terkait beras bansos yang rusak karena kesalahan operasional tersebut.

“Mereka anggap beras itu sudah jadi milik JNE karena telah mengganti kepada pemerintah. Ini keterangan belum didukung dokumen. Jadi, baru keterangan secara lisan,” kata Zulpan.

Sementara itu, Ace Hasan Syadzily Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI meminta agar kasus tersebut segera diungkap kepada publik, dan Kemensos harus segera menjelaskan persoalan tersebut.

Menurutnya, temuan beras bansos yang diduga merupakan bantuan Presiden RI itu harus diungkap secara transparan dan se-terang-terangnya kepada masyarakat.

“Kami minta Kementerian Sosial, untuk mengklarifikasi kepada masyarakat soal timbunan bansos tersebut, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan syak wasangka dari masyarakat,” ujar Hasan.(ant/des/ipg)