Presiden RI Kritik Rendahnya Komitmen Pembiayaan Negara Maju untuk Penanganan Perubahan Iklim

Joko Widodo Presiden RI menyampaikan tiga poin penting terkait penanganan perubahan iklim dalam pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris, Jumat (13/5/2022), di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC.

Pertemuan tersebut khusus membahas isu perubahan iklim, transformasi energi bersih,dan infrastruktur berkelanjutan.

“Pembiayaan iklim yang harus terpenuhi, kerja sama transisi energi diperkuat, dan investasi di ekonomi hijau harus ditingkatkan,” ucap Jokowi

Terkait pembiayaan iklim, Presiden RI mendorong komitmen negara maju lainnya untuk memenuhi semua komitmennya dalam pencapaian NDC (Nationally Determined Contributions) secara global.

Menurut Jokowi, pada periode 2000-2019, ASEAN hanya memperoleh 56 miliar dolar atau sekitar 10 persen dari total dukungan pembiayaan iklim negara maju.

“Saya harus terus terang komitmen negara maju untuk implementasi isu pembiayaan iklim sangat rendah. Kondisi ini menjadi penghambat pencapaian NDC secara global,” tegasnya.

Selain itu, Presiden RI bilang ASEAN berkomitmen meningkatkan proporsi energi baru terbarukan dari 14 persen pada 2018 menjadi 23 persen pada 2025.

“Upaya ini memerlukan investasi dan teknologi setidaknya 367 miliar dolar di sektor energi bersih. Di Indonesia, transisi energi 8 tahun ke depan membutuhkan 30 miliar dolar,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyampaikan potensi besar yang dimiliki Indonesia terkait transisi energi, yaitu potensi energi terbarukan sekitar 437 GW baik dari energi surya, angin dan panas bumi yang pemanfaatannya baru mencapai 0,3 persen dari total potensi.

“Indonesia juga miliki potensi besar sebagai hub pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan yang akan kita butuhkan 5 tahun ke depan,” sambungnya.

Terkait investasi ekonomi hijau, Jokowi mengungkapkan potensi ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mempertemukan tidak saja sektor pemerintah namun juga dunia usaha.

“Investasi di sektor infrastruktur hijau bisa menjadi unsur penting kolaborasi ASEAN-AS yang membutuhkan setidaknya 2 triliun dolar dalam 1 dekade mendatang,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain John Kerry Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, Jennifer M. Granholm Menteri Energi AS, dan Pete Buttigieg Menteri Transportasi AS.(rid)