Banggar Setujui RAPBD 2027 dan Soroti Potensi Penurunan Pendapatan BBNKB

Pengeluaran pembiayaan itu diperuntukkan bagi Dana Cadangan Pilkada Jatim, sebesar Rp 275 miliar, cicilan pokok utang PT SMI, Rp 9,17 miliar, dan pinjaman daerah ke PT BPR Jatim, Rp 200 miliar untuk penyaluran kredit UMKM.

​Mengenai pos pengeluaran, belanja pegawai diproyeksikan turun menjadi Rp 8,512 triliun. Sedangkan belanja modal terkoreksi 22,3 persen menjadi Rp 1,679 triliun. Sementara itu, alokasi fungsi pendidikan dicatat sebesar 31,1 persen dari total belanja.

Sementara itu Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur menilai pandangan Banggar sejalan dengan komitmen pemprov dalam menjaga kesehatan fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.

​”Ya, saya rasa pendapat Banggar ini konsisten dengan harapan bahwa di 2027 kita bisa mengoptimalkan penerimaan, tentunya dengan tetap menjaga agar sumber-sumber penerimaan kita tidak menjadi beban yang berlebih bagi masyarakat,” tuturnya.

​Selain itu, Emil memastikan alokasi belanja prioritas seperti sektor pendidikan dan kesehatan tetap terpenuhi secara proporsional. Pemerintah, lanjut Emil, juga mengamankan alokasi wajib (mandatory spending) untuk kebutuhan mendesak yang bersifat non-diskresioner.

​”Prioritas-prioritas kita, terutama dalam pendidikan, kesehatan, itu harus terpenuhi. Tadi kita juga membahas ada pencadangan-pencadangan yang sudah harus dilakukan untuk proses demokrasi yang akan berjalan setiap 5 tahun sekali. Ini juga memang merupakan sesuatu yang mandatory dan bukan diskresioner. Jadi memang harus dilaksanakan,” pungkasnya. (wld/saf/ipg)