Koalisi Masyarakat Sipil Minta FATF Tinjau Status Keanggotaan Indonesia Karena Dinilai Buka Celah Pencucian Uang

Namun, undang-undang disebut melonggarkan pemeriksaan tersebut karena data tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

“Terdapat pula potensi pelanggaran serius terkait ketentuan hukum mengenai dana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang, termasuk seluruh aset yang diperoleh dari aktivitas tersebut. UU No. 4/2026 (UU P2SK) berpotensi mengurangi bentuk aset yang dapat dikategorikan sebagai hasil pencucian uang. Pasal ini bertentangan dengan ketentuan FATF mengenai tindak pidana pencucian uang, serta penyitaan dan tindakan sementara dalam Rekomendasi FATF,” tandasnya.(lea/rid)