Selain pengelolaan aset, pengamanan anggaran dilakukan dengan memastikan aksi korporasi dan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai tata kelola yang baik.
Roro menambahkan, sebelum memfokuskan pendampingan pada BUMN strategis, KPK juga pernah melakukan pendekatan pencegahan melalui asosiasi bisnis dan pelaku usaha.
Melalui forum dengan asosiasi sektor konstruksi, properti, perumahan, dan sektor usaha lainnya, KPK menggali berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha ketika berhubungan dengan pemerintah maupun instansi vertikal.
Salah satu yang dicermati adalah potensi suap yang muncul akibat persoalan perizinan dan pelayanan publik.
“Kita mencoba menggali kira-kira kendala berusaha mereka kepada kementerian, instansi vertikal yang ada di daerah atau kepada pemerintah daerah itu apa,” kata Roro.

NOW ON AIR SSFM 100

