Dari hasil asesmen yang dilakukan, pengadaan barang dan jasa disebut masih menjadi salah satu titik paling rawan dan menjadi fokus utama pembenahan KPK.
“Yang paling banyak di BUMN ini biasanya pengadaan barang dan jasa. Ini masih menjadi nomor satu yang harus kita dorong perbaikannya,” kata Roro.
Selain pengadaan, KPK juga menaruh perhatian pada pengelolaan aset BUMN. Aset yang dimaksud mencakup gedung, tanah, kendaraan, maupun aset bergerak lainnya.
KPK juga mengawasi penggunaan anggaran dan aksi korporasi, termasuk investasi, divestasi, serta berbagai keputusan bisnis yang berpotensi menimbulkan pemborosan atau membuka celah korupsi.
“Budget yang ada di BUMN karena dalam mazhab kami kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi masih kekayaan negara sehingga kami menganggap perlu untuk melakukan pengamanan keran budget di BUMN,” jelasnya.

NOW ON AIR SSFM 100

