KPK Cek BUMN di Surabaya, Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Titik Rawan Korupsi

Uji petik tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan dan prosedur yang dibangun di tingkat pusat benar-benar telah distandarkan dan diterapkan oleh kantor-kantor cabang BUMN di seluruh Indonesia.

Dalam upaya pencegahan korupsi di BUMN, Roro menyebut tata kelola menjadi perhatian utama KPK. Menurut dia, penguatan regulasi dan sistem diperlukan untuk menutup ruang terjadinya penyimpangan.

“Kalau selama ini kita dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di BUMN, kita melihat memang heavy-nya kepada tata kelola,” ujarnya.

Ia mengatakan tingkat regulasi di setiap sektor BUMN tidak selalu sama. Industri seperti perbankan memiliki regulasi yang sangat ketat, sementara sektor tertentu memiliki ruang pengaturan yang relatif lebih longgar.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko apabila pegawai maupun pihak yang berada dalam ekosistem BUMN tidak memahami aturan atau justru sengaja memanfaatkan celah yang ada.