KPK Cek BUMN di Surabaya, Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Titik Rawan Korupsi

Dari pemetaan tersebut, KPK kemudian mendorong perbaikan terhadap layanan publik yang dinilai rawan korupsi dan banyak diakses pelaku usaha.

Kini, fokus tersebut diperluas ke BUMN strategis, terutama perusahaan yang mengelola dana negara atau mendapat mandat menyalurkan subsidi kepada masyarakat.

“Sekarang kita mencoba menyasar BUMN-BUMN sektor strategis, BUMN-BUMN yang ketitipan APBN untuk uang subsidi masyarakat,” ujarnya. (saf/ipg)