“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, mekanisme tersebut diperlukan agar pembukaan lahan tidak dilakukan secara liar dan berisiko memicu karhutla.
“Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar,” katanya.
Di sisi lain, Prabowo meminta aparat penegak hukum dan unsur intelijen menyelidiki setiap indikasi keterlibatan korporasi dalam praktik pembakaran lahan.
Presiden meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen tidak mengabaikan informasi mengenai perusahaan yang diduga menginstruksikan pembakaran.










