Subsidi Transportasi Umum Dinilai Lebih Tepat Sasaran Dibanding Kendaraan Listrik

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada awal 2027 dinilai berpotensi memicu gejolak sosial jika tidak diimbangi dengan penyediaan transportasi publik yang terjangkau.

Djoko Setijowarno Akademisi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan langkah strategis berupa penguatan angkutan umum di berbagai daerah.

Menurut Djoko, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pengembangan transportasi publik modern di 200 kota melalui skema Instruksi Presiden (Inpres).

Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah potensi kenaikan harga energi.

“Modernisasi transportasi publik tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran, melainkan wujud pemenuhan kewajiban negara sekaligus investasi strategis jangka panjang,” ujar dia, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, pengalaman program Buy The Service (BTS) yang dijalankan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menunjukkan efektivitas anggaran dalam menyediakan layanan transportasi publik.

Dengan pagu Rp582 miliar pada 2023, layanan tersebut mampu menjangkau 10 kota besar dan metropolitan.

Djoko menilai, dengan anggaran yang jauh lebih besar, pemerintah bahkan dapat menggratiskan layanan transportasi bagi kelompok tertentu seperti pelajar, mahasiswa, dan buruh.

“Dengan alokasi Rp10 triliun, layanan ini bahkan bisa digratiskan bagi kelompok prioritas untuk meredam gejolak sosial akibat kenaikan BBM,” katanya.

Ia juga membandingkan rencana tersebut dengan kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dinilai kurang tepat sasaran.

Menurutnya, subsidi transportasi publik memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan bantuan untuk kendaraan pribadi.

Contoh keberhasilan juga terlihat di daerah, seperti di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang, yang telah memberdayakan angkutan lokal melalui skema insentif.

Program angkutan pedesaan (angkudes) di Kabupaten Magelang, misalnya, mampu melayani ratusan pelajar setiap hari secara gratis sekaligus menjaga keberlangsungan operator lokal.

Djoko menegaskan, investasi pada transportasi umum memiliki efek berganda, mulai dari menjaga daya beli masyarakat hingga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

“Angkutan umum yang murah atau gratis berfungsi sebagai subsidi langsung yang tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Selain itu, ketersediaan transportasi publik yang layak juga dinilai dapat meredam potensi aksi protes saat kebijakan kenaikan harga BBM diberlakukan.

“Masyarakat cenderung lebih menerima kebijakan pemerintah jika tersedia alternatif mobilitas yang aman, nyaman, dan terjangkau,” tambahnya.

Lebih jauh, penguatan transportasi umum juga berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan, peningkatan keselamatan, hingga penurunan emisi karbon di perkotaan.

Djoko menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pengeluaran negara, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan sistem mobilitas yang adil dan berkelanjutan.

“Pengalokasian Rp10 triliun untuk transportasi umum bukan sekadar belanja, melainkan investasi strategis untuk stabilitas ekonomi dan sosial,” pungkasnya.(faz/ipg)